PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

PERUBAHAN   IKLIM  GLOBAL.BERPOTENSI GANGGUAN  PADA KETAHANAN NASIONAL

(Suatu tinjauan Gatra Sosial Ekononomi)

 

OLEH

Paul L Coutrier – POKJA SKA Lemhanas

Umum

 

Memasuki dasawarsa kedua dari millennium ketiga (tinjauan , tahun 2010), penduduk  Indonesia banyak menderita dari gangguan  cuaca yang buruk dan bencana alam gelombang laut yang besar, puting beliung, longsor,banjir dan banjir bandang . Kejadian-kejadian ini  sudah  menyebabkan  korban jiwa manusia dan sudah menciptakan kerusakan material serta penderitaan social yang signifikan..

 

Jika beberapa tahun yl angin puting beliung, berupa angin kencang dan berputar-putar (mini tornado) , hanya terjadi di tempat/pulau  tertentu (Jawa Timur)  serta hanya merusak atap  rumah-rumah sederhana penduduk , sekarang puting beliung juga sering terjadi di pulau-pulau lainnya(Sulawesi Selatan) dengan kekuatan yang lebih besar sehingga pohon-pohon rubuh dan ada yang menimpa rumah rakyat sehingga korban manusia mulai terjadi.(Metronews 17 Jan 2010)

 

Sementara itu , praktis sepanjang  Januari 2010,di perairan Indonesia lebih sering bertiup angin sangat kencang/badai  sehingga menimbulkan gelombang laut yang tingginya 2 – 5 meter. Hal ini terjadi  di berbagai perairan seperti di Maluku, Sulawesi Tenggara , NTT, Bali, Natuna ,dsb…Akibatnya , di daerah tersebut selain nelayan tidak bias melaut,  juga  banyak  kapal laut dan ferry dilarang berlayar dan banyak perjalanan pelayaran dibatalkan.Bahkan perairan Maluku dan NTT dinyatakan tertutup. (Kompas).Mereka yang melawan larangan berlayar ini ternyata banyak yang  jadi korban tenggelam.  Hal ini sangat merugikan masyarakat yang harus bepergian antar pulau., terganggunya logistic kebutuhan sembako bagi pulau-pulau kecil  seperti di Maluku dimana 93 % arealnya adalah laut dengan 259 pulau yang berpenghuni. Di daerah seperti ini  pelayaran sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat lokal.Sekarang sangat terasa oleh rakyat Maluku bagaimana daerah ini jauh tertinggal dan ditinggalkan dibanding dengan fasilitas di Pulau Jawa dalam jumlah pelabuhan dan ukuran kapal (di Maluku pelayaran antar pulau hanya ada kapal kecil yang tidak tahan gelombang besar) Dalam kejadian  ini ada beberapa penumpang asal p.Buru yang tertahan di Ambon/ pulau lain selama lebih dari  21 hari karena kapal pengangkut belum juga diizinkan berlayar karena cuaca buruk. Akibatnya mereka kehabisan dana untuk biaya  makan dan hidup .Maka mereka mulai berdemonstrasi ke Adpel Ambon agar tetap diberangkatkan (Kompas 20 Jan. hal 1). Sekalipun yang salah adalah cuaca tetapi karena kondisi hidupnya terdesak,,mereka mulai salahkan pemerintah.Memang masalah seperti ini hanya bisa diatasi kalau ada kapal besar dan pelabuhan yang memadai. .Juga di Bau-bau (Sulawesi Tenggara) ada beberapa ferry yang tidak bisa merapat di dermaga  karena takut dihempaskan oleh gelombang ke dermaga

Hal yang serupa terjadi di beberapa tempat lainnya seperti NTT, Selat Lombok dan Padang Baai/Bali yang  juga ditutup untuk pelayaran.

Dalam minggu ini kepulauan Seribu/ Jakarta tidak dapat dikunjungi kapal biasa (ukuran kecil) karena ombak terlalu besar.Akibatnya logistik sembako wilayah tersebut mulai memprihatinkan.

Gangguan logistik juga terjadi di Cilacap dan beberapa tempat lainnya karena kapal tongkang pengangkut Batubara tidak bisa berlayar dan tidak bisa merapat di dermaga karena gejolak gelombang yang tinggi.Akibatnya  suplai listrik terganggu dan sudah memprihatinkan.Hal ini juga dialami oleh  beberapa PLTU lainnya di pulau Jawa yang mengandalkan Batubara dari Kalimantan atau dari pulau di luar Jawa. Kondisi seperti ini kalau terlalu sering terjadi akan melemahkan Ketahanan Nasional di daerah dan pemerintah dapat didiskreditkan.

Usaha adaptasi yang perlu dilaksanakan adalah merobah tehnik transportasi a.l agar kapal ferry tidak berbentuk terbuka seperti RORO sekarang tetapi bentuknya tertutup seperti yang biasa digunakan di laut Atlantik seperti seperti di Canada dan Eropa.; untuk angkutan Batubara supaya digunakan tongkang dan kapal tunda yang lebih besar dan saling menempel menjadi satu unit kesatuan, bukan pakai tali tunda seperti sekarang.. Untuk angkutan barang dan penumpang agar digunakan kapal berukuran  diatas 500 GRT agar tidak dihempaskan gelombang dan terbalik seperti yang terjadi  pada 18 Januari 2010 di Tg Priok  dimana sebuah tongkang pengangkut barang dihempaskan dan terbalik di pinggiran dermaga.

 

Di beberapa daerah seperti di  Pulau Jawa dan Sumatera , hujan deras turun sehari-harian.akibatnya sungai-sungai besar seperti Bengawan Solo, Ciliwung,Brantas, Batanghari , Kampar,dsb sampai meluap dan menggenangi wilayah/kota sepanjang  aliran sungai tersebut.Kebanyakan banjir terjadi karena tanggul-tanggul yang tidak taham ,meluap atau jebol.Di Kab Palelawan,Riau ada lebih dari 15 000 rumah yang terendam banjir dan ribuan hektar sawah tenggelam Di Karawang (Jawa Barat) ada lk 12 000 Hektar sawah yang tergenang air banjir.

 

Kondisi cuaca seperti ini menurut BMKG masih akan berlangsung beberapa minggu.  Jakarta dan sekitarnya sekarang sudah mulai banjir seperti tahun-tahun yl. Tanpa banjir yang besar saja sekarang Jabodetabek mengalami kemacetan lalu lintas yang sangat parah.Kejadian seperti ini merupakan biaya ekonomi (economic cost) yang mahal dan terbuang percuma (wasted).Suatu survey tentang Kemacetan di Jakarta saja diperkirakan merugikan masyarakat sampai Rp 5 Triliun setahun.

Selain itu banjir rob yang berasal dari naiknya air laut ke darat tadinya terjadi hanya di Semarang tetapi sekarang sudah lebih sering terjadi di Jakarta dan sepanjang pantai Utara pulau Jawa.

 

Hujan deras juga mengakibatkan kejadian longsor di berbagai tempat seperti di Wonosobo saat ini (21 Jan 2010) dengan enam orang meninggal…Ciri khas dari longsor akhir-akhir ini adalah : Kepadatan penduduk yang lapar lahan untuk pemukiman dan pertanian/perkebunan tidak lagi memperhatikan risiko tata ruang dan  kemiringan tanah, penghijauan dan komposisi tanah.Semua tanah yang kosong pohonnya ditebang dan tempat itu dijadikan tanah perkebunan dan/atau  pertanian.Ini dilakukan tanpa perhitungan bahwa tanah miring tidak dapat menahan air. Penduduk lalu tinggal di bawah tebing-tebing yang curam.Pada jumlah curah hujan yang besar terjadilah “ gejala liquefaction”(air masuk ketanah yang miring menjadikan tanahnya “mencair”).Ini penyebab utama  longsor yang kemudian  menimbun perumahan rakyat tersebut dengan mengakibatkan banyak kerugian bahkan sering ada korban meninggal (contoh di Wonosobo ada 6 orang meniggal karena tertimbun).

 

Uraian diatas  barulah sebagian kecil dari  beberapa kejadian yang  terjadi di Indonesia yang luas,di wilayah laut dan pesisir serta dataran tinggi tertentu di   Indonesia.Uraian  ini berdasarkan pemberitaan dari media massa yang diliput dari Jakarta.Pasti banyak kejadian yang serupa yang terjadi tetapi tidak diberitakan karena terjadi di daerah yang terpencil seperti di kepulauan sekitar Papua, Maluku Utara, Maluku Selatan,Sulawesi Tenggara,Sulawesi Utara,dsb. Dengan jumlah beberapa ribu pulau yang berpenduduk diantara   lebih dari 17 000 pulau, masalah pelayaran antar- pulau merupakan urat nadi logistik dan ekonomi regional/nasional. Maka demi ketahanan  nasional gejala tersebut diatas  ini perlu dikaji secara sangat serius  oleh pemerintah dan melakukan adaptasi seperlunya.

 

Harus diakui bahwa infrastruktur transportasi di Kawasan Timur Indonesia masih jauh dari mencukupi. KTI memang sejak Orde Baru sanagat ketinggalan dari pembangunan di KBI (Kawasan Barat Indonesia). Kebutuhan fasilitas transportasi masyarakat setempat masih jauh tertinggal.Di banyak daerah seperti ini angkutan udara hanya dilayani oleh pesawat-pesawat “perintis” dengan bandara “perintis’ kelas Twin Otter dsk.  Dengan seringnya terjadi angin ribut dan badai di berbagai tempat di Indonesia maka penerbangan di daerah  tersebut sering kali dibatalkan.Akibatnya banyak tempat terisolasi dari Jakarta dan bagian Indonesia lainnya.Hal ini perlu diperhatikan dari aspek menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa Perubahan Iklim ini mempengaruhi Ketahanan Nasional karena mengganggu semua elemen Astagatra. (lihat dibawah)

 

Sementara itu pada waktu yang sama  di belahan dunia Utara terjadi dingin yang sangat ekstrim.Di Ulan Bator,Mongolia, pernah untuk beberapa waktu terjadi suhu  sampai minus 500 C, sekalipun rata-rata sebulan “hanya” minus 300C.Akibatnya banyak ternak yang mati kedinginan. Di China terjadi badai salju yang membunuh ratusan orang karena terperangkap dalam lapisan salju yang lebih satu meter tebalnya. Di Korea Selatan jatuh salju yang paling tebal  sejak 70 tahun yl. Transportasi darat ,termasuk kereta api macet karena tebalnya salju.

Di Eropa dan Amerika Utara banyak bandara yang ditutup karena cuaca ekstrim dingin, di Laut China Selatan terjadi badai dengan beberapa kapal tenggelam.Bahkan awak kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di kapal asing.

Di Negara Anggota ASEAN dialami hal-hal yang serupa Indonesia tetapi seringkali dalam ukuran yang jauh lebih besar.Sebagai contoh Setiap tahun Filipina dilanda badai typhoon yang frekwensinya semakin tinggi dan intensitasnya semakin besar.Dengan kondisi ekonomi sebagai Negara Berkembang korban yang jatuh  tidak segera dapat ditolong mengingat keterbatasan dana dan prasarana.

 

Maka Indonesia dan 192 negara anggota UN FCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).bertambah yakin  bahwa semuanya ini terjadi karena perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan bumi. Ironisnya Ungkapan “Pemanasan Bumi atau Global Warming’ juga berarti menciptakan iklim yang ekstrim dingin.

 

Sementara itu di belahan dunia Selatan seperti Australia,  sedang mengalami cuaca kering dengan kejadian  bahaya kebakaran hutan yang cukup besar.

 

 

 

Dampak dari Perubahan Iklim

 

Dampak dari Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) tidak hanya berupa gangguan cuaca seperti  yang disebut diatas  tetapi juga mengakibatkan gangguan penting lainnya seperti a.l;

 

1)      Gangguan ketersediaan cukup  pangan.:  Cuaca yang tidak menentu mempunyai potensi besar untuk “gagal panen” . Mengandalkan pada impor bahan pangan bukanlah jawaban yang benar karena gejala iklim ini juga dirasakan di negara-negara yang biasa ekspor pangan seperti Thailand, Amerika Serikat, dsb. Hendaknya pemerintah mengembangkan bibit yang membutuhkan sedikit air dan kemampuan para petani lokal ditingkatkan.Diperlukan pengembangan bibit tanaman pangan yang tahan wereng,tahan panas/kering dan tahan air sekaligus. Perlu dibangkitkan kembali semangat  kemandirian nasional atau BERDIKARI (“berdiri di atas kaki sendiri”) atau food and economic independency.

2)      Gangguan Transportasi Laut , Udara dan darat (oleh longsor), gangguan logistic makanan dan minuman, gangguan perikanan karena nelayan tidak bisa melaut . Mobilitas nelayan terhambat.Populasi nelayan di sepanjang 81 km pantai Republik Indonesia cukup tinggi sehingga gangguan hidup mereka dapat menimbulkan keresahan social dengan buntut dampak politik.

3)      Gangguan ketersediaan Air Bersih : Dengan naiknya panas bumi maka tingkat penguapan air permukaan juga tinggi sehingga air di permukaan danau,sungai,dsb juga berkurang debitnya.Diperlukan tambahan waduk penampung air dalam jumlah yang besar dan tersebar di daerah yang rawan kekeringan. Air tanah juga akan berkurang karena dengan pemanasan bumi yang berkelanjutan, vegetasi, pohon dsb juga tidak bisa menampung hujan.Akibatnya debit air dalam ekuifer akan turun drastis.Maka sejak sekarang sudah harus dipikirkan pengembangan desalinasi air dari air laut dengan biaya yang terjangkau terutama di wilayah pesisir..

4)      Karena cuaca dan suhu bumi berubah maka berbagai vector penyakit akan marak e.g DBD, malaria,dsb. Wabah penyakit akan lebih sering terjadi dan tugas pemerintah wajib melakukan antisipasi dan pencegahan wabah.

Gambar diatas memperlihatkan korelasi antara kenaikan pemanasan bumi dan tingkat serta jenis potensi dampaknya.

 

Gambar ini memperlihatkan korelasi kasus DBD dengan curah hujan

 

.

Penyebab Pemanasan Global (Global Warming) dan usaha menghentikannya.

 

Penyebab Perubahan Iklim.

Ada  194 negara percaya bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu bumi terjadi karena panas dari bumi yang seharusnya dipancarkan ke luar atmosfir tertahan sekarang  dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh suatu lapisan gas yang dinamakan Greenhouse Gas/GHG (Gas Rumah Kaca)GRK . Adanya semacam “selimut” GRK menimbulkan  efek  seperti yang terjadi dalam suatu “rumah kaca atau Greenhouse”. Karena itu hal ini dinamakan Greenhouse Effect dan “selimut” lapisan gas tersebut dinamakan Greenhouse Gas/GHG yang terdiri dari beberapa  jenis gas seperti ; uap air/water vapour,  CO, CO2, CFCs, O3, NOx) . Gas CO2 menyumbang 50% dari pemanasan global, sedangkan gas CFCs, CH4, Ozon, dan NOx masing-masing menyumbang lebih kurang 20%, 15%, 8% dan 7% bagi pemanasan global. Karena itu penghitungan kadar GRK di atmosfir dinjatakan dengan satuan  ekuivalen CO2e.

Semakin banyak GRK/ CO2 dilepaskan/emisi semakin   tebal lapisan GRK ini dan semakin meningkatnya  suhu bumi  yang terjadi sebagai resultante panas emisi baru dan panas yang dipantulkan tadi. Akibatnya cuaca sangat dipengaruhi ,menjadi tidak menentu/anomaly cuaca  dan  semakin banyak kerugian bagi manusia.

Gambar Efek Rumah Kaca

 

 Hubungan antara Kenaikan Suhu Global dengan kadar GRK di atmosfir

 

 

 

 

 

Untuk mengurangi bertambahnya kandungan GRK di atmosfir secara ideal  harus dilakukan :

  1. Pengurangan GRK yang ada di atmosfir. Utk itu luas hutan/vegetasi perlu ditambah utk penyerapan GRK/sink ; Carbon Capture and Storage/teknologi (merupakan usaha penangkapan GRK dan menyimpannya dlm formasi geologis.
  2. Pengurangan emisi baru GRK ke atmosfir (Mitigasi).

 

 

Cita-cita ini tidak mudah dicapai karena ada kendala

1) Dana utk perluasan hutan sebagai kompensasi pemanfaatan hutan- Biaya Teknologi  penangkapan dan penyimpanan carbon (CCS technology) ; dan

2) Mengurangi emisi GRK berarti mengurangi penggunaan energy fosil, yang berarti “slow down growth”bagi bbp Negara tertentu, justru pada waktu dunia mengalami resesi ekonomi. Negara-negara ekonomi besar ingin mempertahankan economic growth karena itu enggan mengurangi emisi GRK.

Maka masalah Global Climate Change berubah dari masalah tehnis lingkungan menjadi ekonomi-politik dan diplomasi.

Karena itu diperlukan usaha global dalam diplomasi untuk menghimbau pengurangan emisi GRK oleh sebanyak mungkin pihak.

Untuk menjaga agar konsentrasi GRK di atmosfir tetap terkendali maka PBB menyusun  konvensi UNFCCC (United Nations Framework Climate Change Convention). Tujuan utama  UNFCCC adalah : Untuk mencapai stabilisasi kadar GRK di atmosfir   sehingga sistem iklim tidak terganggu  oleh intervensi  manusia  Konvensi ini mulai diberlakukan pada 21 Maret 1994. Sejak  December 2009, UNFCCC sudah memiliki  192 peserta.

Sementara itu dalam 1988 PBB membentuk IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) ,suatu panel yang terdiri dari para ahli dari semua disiplin yang terkait dengan Pemanasan Bumi, Perubahan Iklim dan Dampak-dampaknya. Para ahli dari  peserta Konvensi UNFCCC dapat menjadi anggota.

Setiap tahun UNFCCC mengadakan Conference of the Parties (COP) untuk menetapkan berbagai kesepakatan untuk menunjang usaha pengurangan emisi agar kadar GRK dapat dikendalikan.

Dalam COP 1997 di Kyoto disepakati suatu skema pengurangan emisi GRK yang dinamakan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol melalui UU no 17 tahun 2004.  Kyoto Protocol hanya berlaku sampai tahun 2012.

Karena itu perlu dispersiapkan suatu skema KP pasca 2012. Sebaiknya aturan KP II lebih ketat karena KP I tidak mencapai sasaran pengurangan emisi 5% oleh Negara-negara industry maju. Hal ini sudah dibahas di COP 13 di Bali tahun 2007 dan diharapkan dapat diwujudkan suatu komitmen dalam COP 15 Copenhagen.

Dalam COP 13 yang diadakan di Bali ,Desember 2007, konferensi berhasil mengajak Australia untuk meratifikasi Kyoto Protocol ,sedangkan USA berjanji akan lebih aktif berpartisipasi dalam mengurangi emisi GRK (tanpa ratifikasi KP). Di Bali juga dicanangkan konsep REDD yaitu suatu pola  pengurangan emisi dari kehutanan dan degradasi hutan. Selama ini tidak ada kompensasi bagi masyarakat yang memelihara hutannya.Hutan bagi banyak masyarakat adalah modal pembangunan maka jika hutan tersebut tidak boleh diganggu maka “opportunity loss” masyarakat perlu dikompensasi. Di dalam pengaturan Kyoto Protocol pun/ CDM, kompensasi hanya terkait dengan usaha pergantian energy jenis rendah carbon.

Banyak pihak mengharapkan bahwa Bali Roadmap akan disetujui di COP15 Copenhagen. Dalam kenyataan selain COP 15 tidak menegaskan Bali Roadmap tersebut, dia juga tidak menghasilkan kesepakatan yang mengikat.Di Copenhagen tidak dihasilkan “legally binding decision” tetapi hanya “politically binding accord”.Suatu bentuk kesepakatan yang paling lemah yang pernah dihasilkan COP.

Kenyataannya di Copenhagen delegasi Presiden Obama tidak banyak memberikan konsesi ,bahkan tidak  sesuai dengan harapan yang dijanjikan di Bali. Amerika yang merupakan emiten no 2 di dunia ,sesudah China, hanya bersedia menurunkan GRK 3 % pada 2020 dari level emisi 1990.Ini jauh lebih rendah dari pada rata-rata kewajiban Negara Annex I sebesar 5% dari level 1990.Bandingkan dengan Eropa (27 negara)  menurunkan 20-30% pada 2020 dari level 1990.China 40-45% pada 2020 dari level 1990, India 24% pada 2020 dari level 2005, Jepang 25% pada 2020 dari level 1990. Indonesia sendiri akan mengurangi emisi 26% pada 2020 jika dengan usaha sendiri dan bisa sampai 41% jika ada bantuan internasional

Memang hasil COP 15 Copenhagen sangat membingungkan. Menlu RI mengatakan  Indonesia cukup puas dengan Copenhagen Accord sedangkan jauh lebih banyak pihak yang menganggap bahwa hasil Copenhagen jauh dibawah harapan. Yang paling tidak puas adalah  Negara-negara AOSIS (Negara Pulau kecil yang mungkin akan hilang /tenggelam) menuntut target tidak melampaui 1.50 C atau max 350 ppm CO2e level.  Dengan hasil Copenhagen Accord yang “mengambang” tanpa komitmen apapun, kekhawatiran akan kenaikan diatas 20 C (pada level 450 – 550 ppm GRK) cukup valid  dan kemungkinan sea level rise lebih besar dan 43 Negara-negara AOSIS bisa tenggelam.

Kata Menlu RI ,Marty Natalegawa : “Indonesia menyadari dari awal kemungkinan kecil akan tercapai kesepakatan yang mengikat secara hukum (legally binding treaty) dalam COP ke-15 meski disyaratkan dari keputusan COP ke-13 2007 di Bali.

Menlu mengatakan Indonesia merasa puas dengan hasil di Kopenhagen karena lima agenda permasalahan yang diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di KTT tersebut telah terakomodir dalam “Copenhagen Accord”.

Memang Copenhagen Accord bukanlah suatu “komitmen hukum” ,dia hanya suatu “komitmen politik”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Copenhagen Accord akan diadopsi dalam kerangka kerja pembangunan nasional sehingga Indonesia memiliki program yang sejalan dengan upaya penanganan perubahan iklim.
“Karena Indonesia ikut dalam perumusan tersebut, maka rencana aksi nasional yang sudah kita siapkan akan kita mutakhirkan, artinya yang sudah kita miliki akan kita cocokkan,” kata Presiden.
Lebih jauh tentang rencana aksi nasional, Kepala Negara mengatakan para kepala daerah, bupati dan walikota diminta untuk mendukung hal tersebut, karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah di daerah. (ANTARA)

Seperti diketahui dalam  Pertemuan  Negara-negara  G-20 di USA beberapa waktu yl. Presiden RI mengatakan Indonesia akan mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020. Ini akan dilakukan atas usha sendiri (biaya sendiri?)

Dilihat kecenderungan Copenhagen Accord yang mengambang bahkan tidak dapat menjamin suatu skema untuk pasca KP (2012) , DAN KENYATAAN BAHWA Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, maka  Indonesia perlu secara serious mempersiapkan berbagai usaha adaptasi (penyesuaian /menanggapi) dampak negatif dari Global Climate Change.Pendekatan yang terbaik adalah MENGADAKAN PENGKAJIAN TERHADAP DAMPAK   PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KETAHANAN NASIONAL.

 

 Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Nasional (ASTAGATRA)

 

Dari uraian diatas dapat disusun pengaruh Perubahan Iklim  terhadap

ASTAGATRA , a.l. :

  1. a.      Geografi  : 

Menurut DKP dengan naiknya muka laut oleh cairnya es kutub  maka pada tahun 2020 akan  ada lk 2.000 pulau Indonesia yang akan tenggelam. Kalau pulau-pulau tersebut kebetulan berada di posisi luar yang menjadi patokan batas Negara maka batas Negara Indonesia dapat dipersoalkan oleh Negara tetangga dan peta geografi Indonesia bisa berubah.Argumentasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memang menunggu kelemahan Indonesia agar pulau-pulau terluar itu diambilnya. Maka Indonesia perlu mengkaji aspek ini dan mencari modus pengamanan wilayah Republik Indonesia. Apa lagi menurut DR Andreas Pareira ,tokoh politik dan Dosen UNPAR Bandung, masih ada 92 pulau terdepan yang kepemilikannya oleh Indonesia belum aman.(Lihat UNCLOS 1982 ttg garis batas Negara cq “The outer most point of the outer most islands”)

  1. b.      Demografi  : 

Dengan adanya prediksi 2000 pulau yang akan tenggelam pada 2020, maka pulau-pulau tersebut yang berpenduduk  penduduknya terpaksa hijrah (bukan mengungsi karena  pengungsi masih bisa kembali ke tempat asalnya).Penduduk dari pulau-pulau yang tenggelam akan terpaksa /ber-migrasi /hijrah ke pulau lainnya.Hal ini akan  merubah peta demografi Indonesia. Bahkan ada kemungkinan penyusupan “pengungsi lingkungsn” dari Negara-negara tetangga yang pulaunya juga tenggelam. Migrasi juga akan dilakukan para petani dan nelayan yang tidak lagi mampu melaksanakan profesinya sebagai akibat dampak Perubahan Iklim. Akan terjadi urbanisasi besar-besaran yang merubah peta demografi semula.

  1. Sumber Kekayaan Alam :

Dengan meningkatnya pemanasan bumi maka tingkat penguapan  air permukaan akan lebih besar sehingga ketersediaan air baku dari danau.situ dan sungai akan berkurang.Kekeringan akan sangat terasa dan akan terjadi kebakaran hutan yang spontan secara alamiah. Akibatnya densitas hutan akan berkurang yang pada gilirannya akan mengurangi resapan air hujan kedalam tanah sehingga air tanah pun berkurang. Potensi akuifer untuk suplai air tawar ke pemukiman menjadi sangat kecil. Air akan merupakan komoditas yang akan diperebutkan masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik sosial.Jika kondisi ini terjadi di daerah perbatasan maka konflik antar Negara dapat dipicu. Maka sejak sekarang perlu dibina langkah adaptasi seperti dikembangkan pemanfaatan teknik desalinasi untuk menghasilkan air tawar dari air laut.

  1. d.      Ideologi :

Semakin seringnya kejadian bencana alam oleh Perubahan Iklim ,semakin banyaknya masyarakat yang menderita. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan dengan tuntas jumlah pengungsi yanga ada. Jumlah orang pedesaan yang miskin akan bertambah banyak,Tanpa sadar Neo Liberalisme yang didorong oleh globalisasi dan pasar terbuka sudah menjadi pola yang umum dan banyak diterapkan  di Indonesia. Maraknya perusahaan asing yang memiliki perbankan di Indonesia dan di Pasar Modal mendorong terciptanya pola hidup yang menutamakan privatisasi dari pada koperasi sejenis. Pola hidup gotong royong yang kini sudah rendah akan semakin berkurang , hal ini akan mewarnai prinsip-prinsip dan aliran yang / akan dianut Partai Politik di masa depan. Hal ini akan menciptakan kelompok politik  yang lebih membela pasar modal dari pada pasar tradisional dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Kondisi ini akan menafikan  prinsip-prinsip  Pancasila yang justru harus membela kepentingan rakyat banyak. Sudah waktunya  Negara kembali memimpin pembudayaan  Pancasila sebagai  dasar Negara dalam  hidup sehari –hari..

  1.  Politik  : Penyebab Perubahan iklim adalah akibat dari pemanasan bumi yang disebabkan oleh kenaikan kadar GRK (terutama CO2 dan CH4 ) di atmosfir.CO2 berasal dari emisi pembakaran energy fosil dalam usaha bangsa-bangsa mengejar kemajuan ekonominya.Ini jugalah yang menjadi alasan utama mengapa USA tidak meratifikasi Kyoto Protocol karena mengurangi emisi GRK berarti mengurangi penggunaan energy fosil yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi negaranya. Negara-negara Utara akan menawarkan skema-skema pertukaran/perdagangan GRK dengan Negara-negara berkembang yang memiliki hutan seperti Indonesia.Hutan dapat menyerap banyak GRK sehingga perlu dipertahankan seluas mungkin luas areal.Untuk usaha ini Negara emiten besar bersedia “menyewa” hutan tersebut agar tidak berkurang pohonnya.Hal ini tentu dilakukan dengan imbalan finansial tetapi secara global tidak mengurangi emisi GRK karena Negara donor tsb tidak mengurangi GRKnya.

Metana (CH4) kebanyakan berasal dari proses pembusukan vegetasi hutan dan sawah yang mati.Tidak tertutup kemungkinan bahwa Negara-negara baru akan menggunakan soal emisi Metana  sebagai alasan agar Indonesia mengimpor lebih banyak gandum dan mengurangi pengembangan sawah.Sering kali politik seperti ini dikaitkan dengan fasilitas dana bantuan proyek lain. Metana juga berasal dari peternakan skala besar seperti yang dilakukan  di Amerika  dan Eropa. Negara-negara maju akan menawarkan berbagai komoditas pangan kepada Indonesia. Negara-negara maju akan mempertahankan politik energinya yang demi keberlanjutan tingkat perkembangan ekonomi negaranya. Usaha ini akan terlihat pada tingkat politk domestik dan luar negeri / diplomasi internasional dan akan menjadi konfrontasi terselubung antara Negara-negara Utara “melawan” Negara-negara Selatan. Pengaruh lain adalah berkembangnya proteksionisme terselubung  pada ekonomi Negara-negara Utara.Dikatakan terselubung karena di  satu pihak  mereka ingin masuk ke Negara Berkembang melalui “globalisasi” dan “pasar bebas” tetapi rakyatnya didorong untuk menggunakan sebanyak mungkin produk domestiknya. Politik luar negeri Negara-negara maju(Amerika cs) akan selalu menekan Indonesia untuk mengurangi emisi GRK melalui pelestarian luas dan kualitas hutan. Setiap kali Indonesia menghasilkan asap ke Singapore dan Malaysia kejadian itu akan di-“blow up” sebagai “dosa besar”. Indonesia juga akan ditekan agar mencegah pembalakan liar terhadap hutan asli. Indonesia memang “berani” meng-komit  diri untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada 2020 dengan usaha sendiri dan akanmengurangi sampai 41% jika mendapat bantuan luar negeri

  1. f.       Ekonomi ;

Perubahan iklim bumi  secara umum akan meningkatkan “high cost economy “ karena pola transportasi logistic macet. Maka diperlukan  perubahan konstruksi sarana dan infrastruktur agar operasi tetap berjalan. Sebagai contoh; tingginya gelombang laut memaksa penggunaan kapal yang lebih besar yang kemudian memerlukan jenis pelabuhan yang standar. Pelajaran dari kecelakaan kapal ferry Dumai -10, Desember 2009 di Riau, mengajarkan bahwa kapal-kapal Fibreglass tidak cocok untuk pelayaran di laut terbuka.Di Kawasan Timur Indonesia dengan laut luas dan dalam serta ribuan pulau, hanya tersedia kapal ukuran  kecil dan tidak semua pelabuhan memiliki dermaga. Demikian juga dengan kapal-kapal untuk nelayan harus lebih besar agar “laik laut”.Maka pemerintah harus menyediakan kapal-kapal ukuran 100 – 500 GRT atau lebih dengan pola pembiayaan melalui sistem koperasi / perbankan atau mendorong swastanisasi (nasional) menyediakan armada kapal besar.Kapal-kapal tongkang yang mengangkut Batubara harus diredesign agar ukurannya lebih besar dan menempel dengan badan kapal tunda.

Instalasi dan proyek-proyek ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi yang strategic  jika akan dibangun di pantai/pesisir sudah harus memperhitungkan kenaikan permukaan laut.

  1. g.      Sosial Budaya  :

Jika pemanasan bumi terus berlanjut maka permukaan laut juga akan naik sehingga  dalam tahun 2020 akan ada 2000 pulau Indonesia yang tenggelam. Penduduk dari pulau-pulau yang tenggelam ini tentu akan bermigrasi ke wilayah daratan (Pulau-pulau  besar) Indonesia lainnya.Maka kita akan menghadapi masalah penambahan pengungsi dari jumlah besar pengungsi  yang sudah ada di berbagai tempat di Maluku, Sulawesi, Kalimantan,Sumatera dsb.Bahkan pengungsi dari luar negeri. Maka kerwanan social berpotensi untuk meningkat .Kota-kota besar di pantai  seperti Jakarta, Semarang ,Surabaya ,dsb.  juga menjadi sasaran urbanisasi pengungsi/migran lingkungan.Kalau tidak diwaspadai maka akan terjadi lebih banyak lagi daerah kumuh di kota-kota besar sehingga menimbulkan kerwanan sosial.

Karena kondisi tsb diatas, akan lebih banyak lagi nelayan dan petani yang miskin

  1. h.      Keamanan / Pertahanan :

Sebagai akibat dari perubahan iklim maka air tawar/bersih  menjadi barang langka sehingga ada potensi konflik horizontal antar penduduk guna memperolehnya. Para nelayan yang tidak bisa melaut dan para petani yang bangkrut oleh “gagal panen” yang berkelanjutan akan merupakan kelompok masyarakat yang potential dapat mengganggu stabilitas social dan politik. Pola hidup masyarakat berpotensi tidak lagi  dan mengarah kepada “segala cara membenarkan tujuan” (Machiavelli).

Jika permukaan laut meningkat secara signifikan maka setidaknya 43  Negara kepulauan kecil  seperti Maldives, Kepulauan  Solomon, Vanuatu,  dsb,akan tenggelam. Bangladesh  diperkirakan bisa tenggelam sampai 60% areal sekarang . Para penduduk dari Negara-negara kepulauan tersebut dan Bangladesh,dsb, berpotensi  bermigrasi ke wilayah Republik Indonesia. Sekarang saja Indonesia sudah banyak infiltran gelap dari Sri Lanka, Afghanistan, Iran, Irak. Alasan mereka datang adalah karena mencari hidup yang aman dari konflik politik  dan mencari kesejahteraan. Kalau alasannya  politik, maka  Indonesia mudah menolak menerima migran tersebut. Tetapi dalam hal pengungsi lingkungan (Environmental Refugees) sukar menolak karena alasan (humaniter) human survival. “Pengungsi lingkungan” karena negaranya tenggelam.

Menghadapi kemungkinan seperti ini beberapa negara besar yang berwawasan internasional seperti USA, Australia dan Eropa sudah membuat National Defence Concept on Climate Change. Mereka sudah mempunyai konsep bagaimana menangkal potensi infiltrasi dan pengamanan kerusuhan di Negara-negara yang mengalami “environmental disaster, baik berupa sikap “defensive” maupun berbentuk “offensive”.Yang jelas sebagai akibat dari perubahan iklim yang dialami dunia , akan terjadi “mass migration of people” yang harus diwaspadai oleh setiap Negara yang berposisi “sejahtera”. Aspek koordinasi  “territorial defence” dan “functional defence” (Menhan Prof Joewono Soedarsono 2009).

Berikut ini  ada kutipan  tentang National Defence and the Threat of Climate Change. (CNA Corporation report)

 

 

F I N D I N G S

Projected climate change poses a serious

threat toAmerica’s national security.

Climate change acts as a threat multiplier

for instability in some of the most volatile

regions of the world. Projected climate change

will seriously exacerbate already marginal living

standards in many Asian, African, and Middle

Eastern nations, causing widespread political

instability and the likelihood of failed states.

Projected climate change will add to

tensions even in stable regions of the world.

TheU.S.andEuropemay experience mounting

pressure to accept large numbers of immigrant

and refugee populations as drought increases

and food production declines inLatin America

andAfrica. Extreme weather events and natural

disasters, as theU.S.experienced with Hurricane

Katrina, may lead to increased missions for a

number ofU.S.agencies, including state and

local governments, the Department of Homeland

Security, and our already stretched military,

including our Guard and Reserve forces.

Climate change, national security, and

energy dependence are a related set of global

challenges.

 

R E C O M M E N D AT I O N S   O F T H E

M I L I TA RY A D V I S O RY B O A R D :

1. The national security consequences of

climate change should be fully integrated

into national security and national

defense strategies.

2. The U.S. should commit to a stronger

national and international role to help

stabilize climate change at levels that will

avoid significant disruption to global

security and stability. Managing the security impacts of climate

change requires two approaches: mitigating the

effects we can control and adapting to those

we cannot

3. The U.S. should commit to global

partnerships that help less developed

nations build the capacity and resiliency

to better manage climate impacts.

4. The Department of Defense should

enhance its operational capability by

accelerating the adoption of improved

business processes and innovative technologies

that result in improved U.S.

combat power through energy efficiency.

5. The Department of Defense should

conduct an assessment of the impact on

U.S. military installations worldwide of

rising sea levels, extreme weather events,

and other projected climate change

impacts over the next 30 to 40 years.

Many critical defense installations are located

on the coast, and several strategically important

ones are on low-lying Pacific islands. Sea level rise

and storm surges will threaten these facilities.

Planning and action can make these installations

more resilient.

 

KESIMPULAN  dan REKOMENDASI

 

  1. Perubahan Iklim (Climate Change) sudah menjadi kenyataan dan akan mempengaruhi semua unsur Astagatra secara negative  sehingga dapat diakatakan MEMPENGARUHI KETAHANAN NASIONAL.Perubahan Iklim   tidak ada tanda-tanda kondisinya akan mereda bahkan bertambah parah.. Bahkan dari Konferensi UNFCCC di Copenhagen tidak muncul keputusan yang meyakinkan bahwa umat mnanusia ,terutama para Negara emiten utama GRK, akan mengurangi emisi GRK dalam jumlah yang signifikan dalam waktu yang segera guna menghambat bertambahnya GRK dalam waktu yang singkat.
  2. Tanda-tanda justru menunjukkan bahwa Negara-negara emiten GRK akan mengikuti pola “Business As Usual” sehingga cukup alasan untuk mengkuatirkan kenaikan suhu bumi akan meningkat diatas 20C dengan akibat yang sangat merugikan semua bangsa didunia. Dalam kondisi demikian maka yang akan paling menderita adalah Negara-negara berkembang cq Negara-negara kepulauan yang akan kehilangan banyak pulau. Negara-negara berkembang  juga tidak memiliki cukup sumber daya , dana dan teknologi untuk mengadakan penyesuaian (adaptasi) yang efektif.
  3. Sejalan dengan usaha Adaptasi tersebut Indonesia harus meningkatkan Ketahanan Nasional  melalui pengkajian berbagai Indikator Ketahanan Nasional agar pencapaian sasaran berdaya guna.
  4. Mengingat pentingnya dan kompleksnya masalah Perubahan Iklim yang mempengaruhi Ketahanan Nasional  bangsa maka harus diusahakan sosialisasi Tantangan tersebut kepada semua unsur  pimpinan Negara, a.l. melalui semua jenis Pendidikan Pimpinan Nasional di Indonesia seperti Lemhanas dsb.

 

 

LEMHANAS Jakarta , 22 Januari 2010

 

 

 

Paul L Coutrier

 

Badan Pengurus

BADAN PENGURUS

Masa Bhakti Tahun 2009 – 2012

 

Ketua Umum:                                  Benky Bagoes Oka

Wk. Ketua Umum:                          Agustanzil Sjahroezah

Ketua I (Bid Program):                  Satrio Pratomo

Ketua II (Bid KomInfo):                 Yanti R. Koestoer

Ketua III (Bid Dana):                       Duddy Christian

Sekretaris Umum:                          Arudji Wahyono

Wk. Sekretaris I (Esternal):          Euis E. Noor

Wk. Sekretaris II (Internal):           Emma Juffry

Bendahara Umum:                        A. W. Budisantosa

Wk. Bendahara Umum:                Wiesje Rondonuwu

Sekretariat:                                      Ganjar Saefurahman

 

 

 

 

DEWAN PAKAR

Masa Bhakti Tahun 2009 – 2012

 Ketua:                                                P. L. Coutrier

Sekretaris:                                        Sulistyono

Anggota:                                           Liana Bratasida

Anggota:                                           Surna T. Djajadiningrat

Anggota:                                           Anhar Kramadisastra